Dengarkan Versi SuaraOleh: Prof Dr H Munawir Kamaluddin MA MH ( Direktur Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial Ekonomi Nusantara / LAPSENUSA)
Ada nama yang tak perlu wajah. Ada pengaruh yang tak butuh mikrofon. Ada kekuasaan yang bekerja tanpa jabatan.Di negeri yang riuh oleh baliho, debat, dan pidato, justru yang paling sering disebut adalah sosok yang nyaris tak pernah tampil.
Namanya beredar dari warung kopi hingga ruang diskusi akademik, dari obrolan santai hingga forum strategis. Ia disebut dalam kontestasi politik nasional, regional, bahkan lokal. Dalam isu bisnis strategis, arah kebijakan, kursi menteri, hingga desas-desus penegakan hukum. Namun anehnya, publik hampir tak pernah melihat wajahnya di layar kaca.Nama itu: *Haji Isam.*
Yang terdengar hanya cerita. Bahwa ia pengusaha berdarah Bugis, lahir di Banjarmasin, memulai dari usaha kecil, lalu pelan-pelan menanam akar bisnisnya di berbagai sektor strategis, seperti tambang, perkebunan, pertanian, kelautan, dan usaha-usaha lain yang menopang denyut ekonomi negeri.
Bahwa namanya disebut-sebut dalam percakapan elite, dalam lobi-lobi yang tak pernah terekam kamera, dalam perhelatan politik yang menentukan arah bangsa. Bahkan konon, dalam beberapa ruang privat, fotonya terpajang dengan ukuran besar, lebih mencolok dari simbol-simbol kekuasaan formal.
Sebagai akademisi, rasa penasaran itu tak bisa dihindari. Bagaimana mungkin satu nama begitu populer, begitu sering dirujuk, namun begitu minim representasi visual dan pernyataan publik?. Di era ketika eksistensi diukur oleh algoritma dan sorotan kamera, kehadiran yang senyap justru menjadi paradoks yang memikat. Ia seperti pusat gravitasi yang tak terlihat, tetapi semua orbit seolah mengarah kepadanya.
Fenomena ini membuka satu pintu penting dalam membaca kekuasaan modern, kekuasaan tidak selalu berdiri di atas panggung. Ia kerap bekerja dalam jejaring, sunyi, cair, dan efektif.
Dalam politik, pengaruh tidak melulu lahir dari jabatan formal. Ia tumbuh dari relasi, kepercayaan, kapasitas menghubungkan kepentingan, dan kemampuan membaca momentum. Nama yang kerap disebut dalam fase pra-keputusan, seleksi,rekomendasi, konsolidasi, menandakan pengaruh struktural, bukan simbolik.
Di dunia bisnis strategis, relasi dengan negara adalah keniscayaan. Sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, tambang, energi, pangan, perkebunan, kelautan dan lain-lain, semua memerlukan stabilitas kebijakan. Stabilitas itu lahir dari komunikasi intensif antara modal dan negara. Di titik inilah figur-figur tertentu dipersepsikan sebagai node penghubung, bukan penentu tunggal.
Ketika satu nama disebut lintas sektor, publik membaca adanya modal kepercayaan dan kapasitas koordinatif yang luas. Namun persepsi publik tak berhenti di sana. Ia merambat ke wilayah yang lebih sensitif, seperti penegakan hukum. Di ruang-ruang diskusi, nama besar kerap diasosiasikan dengan “aman” atau “tak tersentuh”, seolah hukum bergerak mengikuti bayang-bayang kekuasaan.
Di sinilah bahaya sosial muncul. Bukan karena fakta, melainkan karena mitos. Padahal secara normatif, hukum bekerja dengan alat bukti, bukan ukuran nama.Tantangan kita adalah menjaga agar kepercayaan pada hukum tidak runtuh oleh narasi tanpa verifikasi.
Kebijakan publik pun tak luput dari sorotan. Ketika keputusan negara dipersepsikan lahir dari ruang gelap, kepercayaan publik melemah. Padahal negara sehat bukan negara tanpa masukan, melainkan negara yang memilah masukan dan penentuan. Masukan boleh datang dari mana saja, penentuan harus transparan dan akuntabel.
Enigma muncul bukan karena sosoknya semata, tetapi karena mekanisme yang belum sepenuhnya terbuka. Stabilitas politik bangsa bertumpu pada legitimasi prosedural dan rasa keadilan. Jika pemilihan elite seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, dipercaya prosesnya, maka pengaruh apa pun, formal atau informal, akan terserap tanpa gejolak.
Namun jika proses itu dianggap elitis dan tertutup, maka nama-nama “tak terlihat” akan terus dibesarkan oleh imajinasi kolektif. Di titik ini, Haji Isam, sebagaimana dipersepsikan publik, lebih tepat dibaca sebagai cermin daripada objek. Cermin tentang cara bangsa ini memaknai kekuasaan.
Apakah kita masih terpikat oleh figur kuat di balik layar, ataukah telah matang mempercayai institusi dan prosedur?. Apakah kita memperkuat negara hukum, atau membiarkan mitos menggerogoti kepercayaan ?.
Pertanyaan akhirnya bukan “siapa mengendalikan siapa”, melainkan bagaimana memastikan tak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas.
Negara modern tidak anti-pengaruh, ia anti-kegelapan. Transparansi adalah cahaya yang membubarkan enigma. Ketika cahaya dinyalakan, yang tersisa bukan nama besar atau kecil, melainkan aturan yang bekerja dan keadilan yang terasa.
Dan mungkin, justru di sanalah makna terdalam dari Enigma Haji Isam, bukan untuk dikejar sebagai sosok, tetapi dijadikan momentum untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan etika kebijakan publik. Agar siapa pun yang berada di lingkar kekuasaan (terlihat atau tidak), selalu berdiri di bawah terang tanggung jawab.
#Wallahu A’la Bish-Shawab🙏*MK*
*SEMOGA BERMANFAAT*
*Al-Faqir. Munawir Kamaluddin*