Jelang Pilwabup Koltim, Partai Pengusung Hj Diana Massi Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas
RAIJurnal.com, KOLAKA TIMUR – Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sedang menghadapi persoalan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, di mana Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur (AMN) yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Kolaka Timur menggantikan Bupati sebelumnya Samsul Bahri Madjid (SBM) yang berhenti karena meninggal dunia, terjaring OTT KPK pada Selasa 21 September 2021.
Pasca dilantiknya Wakil Bupati Koltim menjadi bupati sampai dengan ditangkapnya Bupati AMN oleh KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka, sampai saat ini masih terjadi kekosongan jabatan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini jelas berdampak pada ketidakefektifan penyelenggaraan roda pemerintahan dan tidak maksimalnya percepatan pembangunan di daerah tersebut.
Hingga hari ini pemilihan calon Wakil Bupati Kolaka Timur (Koltim) terus berproses di DPRD. Dewan telah membentuk panitia pemilihan (Panlih) Desember 2021 lalu.
Kabar teranyar, Wakil Bupati Koltim, Provinsi Sultra, bakal dipilih pada Maret atau April 2022.
Dalam pemilihan nanti, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPIP) Sultra, sepakat mengusung satu nama yakni Hj Diana Massi yang sejatinya telah mendapat dukungan lebih awal dari Andi Merya untuk menjadi wakil bupati (Wabup), namun kini ia mendapat perlawanan dari beberapa nama besar yang sudah dikenal dan didukung sebagian masyarakat.
Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai PDIP Kabupaten Kolaka Timur, Aris Mego mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan koleganya untuk senantiasa untuk menahan diri dan tidak terprovokasi serta menjaga kambtibmas.
“Andaikan ke depannya nanti ada calon yang berasal dari institusi Polri non aktif, agar senantiasa berlaku netral. Karena dengan berlaku netral itu Insyaa Allah kambtibmas di Kolaka Timur ini akan terjaga dengan baik,” ujarnya.
Selain itu Aris juga menanggapi sejumlah baliho kian bermunculan terpampang di beberapa ruas jalan di Koltim.
Baliho tersebut berisikan penolakan terhadap figur calon wakil bupati yang berasal dari luar Kabupaten Pecahan Kolaka tersebut.
Kata dia, baliho yang bertebaran tersebut bukanlah keinginan dari partai pengusung, namun itu adalah kerja-kerja masyarakat lapisan bawah yang memang tidak terorganisir.
“Secara spontanitas mereka berbuat begitu, selaku Ketua DPC PDIP Kolaka Timur, saya juga tidak mungkin melarang orang-orang yang menyampaikan aspirasinya, baik itu dalam bentuk baliho maupun dalam bentuk media sosial. itu adalah kerja-kerja masyarakat lapisan bawah,” kata dia.(*)