Bersama Sejumlah Elemen, Dewan Kebudayaan Kota Kendari Deklarasi Anti Radikalisme

79
Dengarkan Versi Suara

RAIJurnal.com, KENDARI – Gerakan anti radikalisme dan terorisme terus bermunculan di pelosok tanah air, tidak terkecuali di Kota Kendari.

Kali ini Dewan Kebudayaan Kota Kendari menggelar Fokus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terhimpun (DKT) bersama para tokoh dalam rangka pencegahan serta penanggulangan radikalisme dan terorisme, Rabu (28/4/2020).

Acara yang digelar di Hotel Kubra ini, menghadirkan Wali Kota Kendari yang diwakili Asisten III, Amir Hasan, Danrem 143/HO yang diwakili oleh Mayor Infanteri Basir Ando, Dir Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Suswanto, Ketua Umum Dewan Kebudayaan Kota Kendari (DK3) Rahman Rahim, Kepala Kanwil Kemenag Sultra Feesal Musaad, Ketua MUI Sultra, Mursidin, Ketua PWNU Sultra KH. Muslim, Ketua Muhammadiyah Sultra KH. Akhmad Aljufrie, Kepala Dinas Pariwisata Kota Kendari, Abdul Rifai, Ketua Paguyuban se-Sultra dan perwakilan aktivis dan mahasiswa.

FGD mengangkat tema “Bersama Wujudkan Upaya Menangkal Isu Radikalisme di Tengah Bulan Suci Ramadan Demi Menjaga Keutuhan NKRI”.

Kepada awak media, Sekretaris Dewan Kebudayaan Kota Kendari, Rasidin mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu agenda atau program kegiatan Dewan Kebudayaan Kota Kendari.

“FGD ini sudah direncanakan, memang sudah diagendakan sebagai salah satu agenda untuk mengantisipasi, menangkal dan mencegah paham-paham radikalisme berwujud nyata di daerah kita,” ujarnya.

Acara yang berlangsung sejak pukul 16.00 Wita ini, diawali dengan sambutan Wali Kota Kendari yang diwakili Asisten III, Amir Hasan sekaligus membuka kegiatan FGD DK3.

Dalam sambutanya, Wali Kota Kendari menyampaikan, pemerintah akan meningkatkan keseriusan menangani radikalisme di Indonesia khususnya di Kota Kendari. Tidak hanya menyoal penindakan, tapi juga berusaha mengubah persepsi masyarakat terhadap istilah radikalisme.

“Pemkot Kendari akan terus berupaya memberikan perlindungan hak-hak publik dari berbagai hal. Publik harus merasa aman dan diprioritaskan oleh negara. Salah satunya dengan cara mencegah para aparatur negara dan pemerintah terpapar paham radikalisme,” ujarnya.

Amir Hasan menambahkan, upaya yang dilakukan pemerintah secara sistematis digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada pada manusia mengenai pemahaman keberagaman kebudayaan agar terwujud kehidupan yang rukun dan damai.

“Pemerintah Kota Kendari telah melakukan pemerataan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya nilai-nilai tradisi, adat istiadat dalam kehidupan,” katanya.

Sementara itu Dir Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Suswanto mengatakan, salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional adalah terpeliharanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Suswanto mengungkapkan, daerah perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulteng diidentifikasi rawan dan bisa menjadi lokasi persembunyian pelaku terorisme.

Menurutnya, wilayah perbatasan Sultra dan Sulteng perlu mendapat perhatian khusus dalam mengantisipasi pelaku teror, sebab besar kemungkinan jebolan teror Poso bersembunyi di wilayah Sultra.

Oleh karena itu, Kata Suswanto, Polda Sultra terus berupaya dalam pencegahan paham radikalime dan terorisme di Sultra, dengan terus melakukan pemberdayaan peran Polmas untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan bangun daya cegah serta daya tangkal terhadap tumbuhnya paham radikal dan upaya perekrutan jaringan terorisme.

Selain itu, Polda Sultra juga telah melakukan pemetaan terhadap aliran yang berafiliasi atau cenderung berpaham radikal di Sultra dan juga meningkatkan giat deteksi dini dengan penggelaran personel Intelijen dan babinkamtibmas.

Polda Sultra rutin melaksanakan kampanye anti radikalisme dan intoleransi melalui portal berita online dan menggelar kegiatan seminar, dialog publik dengan melibatkan instansi terkait, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, mahasiswa dan pelajar terkait bahaya radikalisme dan terorisme.

“Polda Sultra secara sinergis bersama Pemda, Kemenag dan FKPT melakukan pembinaan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang rentan terpengaruh terhadap paham radikal seperti ormas, mahasiswa, pelajar dan pondok pesantren,” paparnya.

Perwira Tiga Bunga itu mengatakan, Polda Sultra melaksanakan giat cipta kondisi di daerah-daerah perbatasan yang dapat menjadi pintu masuknya kelompok radikal dan pelaku terorisme di Kolut dan Konut.

“Jajaran kepolisian sampai lapisan terkecil selalu kami ingatkan untuk terus mengantisipasi adanya oknum yang dicurigai sebagai pelaku teror yang berasal dari Kabupaten Poso, Sulteng,” ucap Suswanto.

Ia berharap, masyarakat memahami dan mengetahui ciri paham radikal sehingga tidak mudah terpengaruh bergabung dalam kegiatan tersebut. Masyarakat juga berperan aktif dalam mencegah muncul dan berkembangnya paham radikal khususnya di lingkungannya sebagai cikal bakal terorisme yang ingin mengubah pancasila dengan ideologi lain.

“Khususnya para pemuda agar senantiasa meningkatkan kemampuan diri untuk meraih prestasi sesuai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, lingkungan, bangsa dan negara. Terlebih bijak dalam penggunaan medsos, hindari ikut menyebarkan berita hoax, konten SARA, ujaran kebencian dan penghinaan,” harap Suswanto.

Fokus Group Discussion yang digelar Dewan Kebudayaan Kota Kendari tersebut berjalan lancar dan sukses.

Seluruh peserta FGD sepakat untuk deklarasi bersama mencegah dan melawan radikalisme yang dapat menimbulkan terorisme yang tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI.

Deklarasi ditandai dengan pengucapan tiga point naskah deklarasi dan penandatanganan oleh Danrem 143 Haluoleo, Dir Intelkam Polda Sultra, Ketua Umun DK3, Kakanwil Kemenag Sultra, Ketua MUI Sultra, Ketua PWNU Sultra, Ketua Muhammadiyah Sultra dan seluruh Ketua Paguyuban Kota Kendari bersama Tokoh Pemuda Sulawesi Tenggara.