Dengarkan Versi Suara
TIRAWUTA – Plt. Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya mendengarkan langsung arahan dari Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri secara virtual di Command Center, Kantor Bupati Koltim, Rabu sore (14/4/2021).
Arahan ini disampaikan presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Tak hanya Plt. bupati, kegiatan juga turut dihadiri Ketua DPRD Koltim, Kapolres Kolaka dan Dandim 1412 Kolaka.
Dalam kesempatan ini, presiden mengatakan kepada para kepala dan wakil kepala daerah bahwa jabatan adalah kehormatan yang diberikan oleh rakyat secara langsung melalui Pilkada. Olehnya jabatan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
“Kepala daerah harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas saja,” ujar Presiden Jokowi dari Istana Negara, Jakarta.
Karena itu, presiden meminta agar para kepala daerah dalam bekerja jangan hanya puas menerima dan membaca laporan dari bawahan saja, melainkan harus melakukan pengecekan dan kontrol langsung di lapangan, karena ini semua menyangkut kepentingan orang banyak.
Inovasi, kecepatan, dan ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan, sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan fokus pada skala prioritas, sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih terkonsentrasi. Semakin sedikit kegiatan secara manajemen, maka semakin gampang mengontrol dan mengecek hasilnya.
“Kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Usahakan agar belanja pembangunan dan belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur,” jelasnya.
Berikutnya, presiden berpesan, terkait pencegahan penyebaran pandemi harus jadi prioritas kepala daerah. Dikatakannya, saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan perbaikan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya.
“Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun,” ujar presiden.
Kepala negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa-gesa membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.
Dijelaskan presiden, di Indonesia sendiri, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.
Kepala negara juga meminta dukungan penuh terhadap program PPKM berskala mikro, vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik, dijalankan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.
Arahan terakhir presiden, agar seluruh kepala daerah memperbanyak program padat karya untuk membuka lapangan kerja. APBD harus dimanfaatkan dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi, sehingga lebih produktif.
Pemerintah daerah juga harus segera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikannya untuk daerah. Namun apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk memberikan bantuan sosial tersebut.
“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Tak kalah penting, Presiden Joko Widodo kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas itu, pajak dan retribusi dapat ditarik dari pengusaha. Apalagi berdasarkan data, sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak.
“Pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi harus diperhatikan. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan,” terang Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Plt. Bupati Koltim, Andi Merya mengaku mendapatkan arahan yang sangat baik dari presiden. Ia pun siap melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Olehnya, kedepan ia akan melakukan koordinasi dengan Sekda, para kepala OPD dan Kabag, terkait kerja-kerja Pemda Koltim secara keseluruhan, sehingga arahan pemerintah pusat untuk kebaikan daerah dapat terlaksana.
Masyarakat juga diminta agar mendukung seluruh program dari Pemda Koltim yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan, dalam upaya memberikan perubahan kepada daerah.
“Arahan Presiden Joko Widodo sangat baik dan perlu ditindaklanjuti oleh kami. Percepatan penanganan Covid-19, serta perbaikan ekonomi masyarakat secara menyeluruh harus jadi fokus Pemda Koltim,” tutup Andi Merya. (rakyatsultra.com)